logo

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

JADWAL SIDANG

jwdl sdngPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

INFORMASI PERKARA

sippabc

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

put dir

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA

pnjr

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

judge12

Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Dompu bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.

PTA Jawa Barat Meraih Penghargaan Satker Terbaik dari Kanwil DJPB Jawa Barat

Bandung  | PTA Bandung

Dalam acara Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Se-Wilayah DJPB Jawa Barat  yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2017 di kantor DJPB Bandung, Jl. Diponegoro Bandung, Kepala Kantor Wilayah DJPB Jawa Barat memberikan penghargaan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai salah satu peraih predikat terbaik untuk Mitra Kerja KPPN wilayah Bandung dan Sumedang yang langsung diserahkan kepada Sekretaris PTA Jawa Barat, Drs. H. Ach. Jufri., S.H., M.H. Selain PTA Jawa Barat, satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat yang juga meraih penghargaan yaitu Pengadilan Agama Sumedang.

Adapun kriteria penilaian yang digunakan dalam pemberian penghargaan tersebut antara lain :

1. Realisasi Dana DIPA

2. Pengelolaan UP/TUP

3. Ketepatan Penyelesaian SPM-LS

4. Deviasi Hal III DIPA

5. Penyerahan data kontrak yang tepat waktu

6. Ketepatan pengiriman LPJ Bendahara

7. Revisi DIPA

8. Banyaknya Kesalahan SPM

9. Retur SP2D

10. Dispensasi Pengajuan SPM di akhir tahun

11. Pagu Minus

Dalam kesempatan tersebut, Pak Jufri (sapaan akrab beliau) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran kesekretariatan PTA Jawa Barat dan Pengadilan Agama Sumedang yang telah bekerja keras demi tercapainya penghargaan tersebut.

Pak Jufri menghimbau agar Pengadilan Agama lainnya di wilayah Jawa Barat dapat memperoleh penghargaan serupa. “Hal ini sangat mudah karena PTA Jawa Barat telah memberikan motivasi berupa perangkingan realisasi anggaran Pengadilan  Agama se Jawa Barat setiap triwulan yang selalu disampaikan dalam rakor dan surat ke PA se Jawa Barat,” ungkap beliau.

News gathering : Nunu Karsa Nugraha

Photo : Ilham Yurio

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Dompu

Jalan Sonokling No 5. Dompu, NTB (NUSA TENGGARA BARAT)

Tlp/Fax : (0373) - 21136, 22608

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi

SIPP

Komdanas

SIKEP

SIMARI

LPSE