PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA DOMPU
Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan letak diantara 117o – 118o Bujur Timur dan 8o – 9o Lintang Selatan dengan batas sebagai berikut :
|
Sebelah Utara
|
:
|
Lautan Flores dan Kabupaten Bima
|
|
Sebelah Selatan
|
:
|
Lautan Indonesia
|
|
Sebelah Barat
|
:
|
Kabupaten Sumbawa
|
|
Sebelah Timur
|
:
|
Kabupaten Bima
|
Peta Wilayah Propinsi NTB :
Peta Yurisdiksi PA Dompu :
Kabupaten Dompu meliputi 8 (delapan) kecamatan diantaranya : Kecamatan Hu’u, Kecamatan Pajo, Kecamatan Dompu, Kecamatan Woja, Kecamatan Kilo, Kecamatan Kempo, Kecamatan Manggalewa, Kecamatan Pekat, dengan jumlah Desa/kelurahan sebanyak 81 yang terdiri dari 9 Kelurahan dan 72 Desa. Dengan luas wilayah mencapai 2.324,55 KM2 dengan ketinggian kota berkisar antara 15-62 m diatas permukaan air laut, luas tersebut mencakup Pulau Satonda seluas 472 Ha.
Letak kabupaten Dompu yang berada diantara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima yang sebagian besar berupa perbukitan, selebihnya berupa lahan pertanian baik yang sudah dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana wilayah termasuk bangunan perkantoran, jalan maupun sarana lainnya.
Sarana transportasi umum yang dapat dipergunakan untuk mobilitas masyarakat berupa bemo / minibus, benhur (kendaraan berkuda sejenis andong atau cidomo) serta ojek. Sedangkan bis digunakan untuk angkutan antar kota antar kabupaten dalam propinsi bahkan sampai keluar wilayah Nusa Tenggara Barat.
Untuk sampai ke Kabupaten Dompu dapat ditempuh melalui perjalanan darat maupun udara, bila menggunakan sarana bis dari Mataram dapat ditempuh selama 10-11 jam perjalanan, termasuk menyeberangi Selat Alas menggunakan kapal laut sekitar 2 jam. Kalau menggunakan pesawat terbang menempuh jarak rute Denpasar – Bima selama sekitar 1 jam ditambah 2 jam perjalanan darat dari Bima ke Dompu, sedangkan pesawat dengan rute Mataram – Bima selama 1 jam 15 menit ditambah 2 jam perjalanan darat dari Bima ke Dompu.
Gedung Kantor Pengadilan Agama Dompu terletak di pusat Kota Dompu tepatnya di Jalan Sonokling No. 5 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu berbatasan langsung dengan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Dompu.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.