“SEMANGAT MENGGELORA TIM TENIS PENGADILAN AGAMA DOMPU”
Dompu || Sesuai yang dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 tim tenis Pengadilan Agama Dompu melakukan latihan rutin di lapangan Kodim Dompu. Terasa istimewa latihan kali ini karena Tim Tenis Kodim Dompu bersedia latihan bersama dengan tim tenis Pengadilan Agama Dompu.
Ketua PTWP Pengadilan Agama Dompu Huda Lukoni, S.HI, SH, MH, mengomandoi tim dari Pengadilan Agama Dompu, didampingi langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu Drs. Syarifuddin, M.H., jalannya latihan tenis kali ini berjalan dengan baik, diikuti sekitar 15 pemain, sepanjang pertandingan nampak semangat Bapak Ketua masih membara untuk membakar semangat juang para pemain PA Dompu.
“Kita harus tetap semangat latihan mengingat pertandingan PTA Cup 2019 sudah didepan mata” tandas Pak Ketua Pengadilan Agama Dompu, senada dengan itu Ketua PTWP Pengadilan Agama Dompu Huda Lukoni, S.HI, SH, MH, juga menargetkan pada PTA Cup 2019 nanti PA Dompu minimal bisa lolos penyisihan grup, “kalau juara kita berat, hampir mustahil, soalnya lawan banyak pemain bagus, target kita hanya lolos penyisihan grup, siapa tahu juga ada keajaiban bisa masuk kesemifinal” sambung Huda.
Latihan tenis rutin selama ini dirasa belum terjadwal mengingat jumlah lapangan di Dompu dan juga banyaknya pemain Pengadilan Agama Dompu yang rumahnya berada di Bima, tetapi Pengadilan Agama Dompu bertekad menjaga kekompakan dan kesehatan bersama-sama. Latihan diakhiri pukul 11.00 WITA dengan dilanjutkan dengan makan bersama di Soto Rio Dompu, makanan favorit yang berdekatan dengan Lapangan Kodim, “Kami menyambut baik kegiatan latihan seperti ini dan semoga kegiatan ini rutin terus terlaksanan dengan tujuan silahturahim dan peningkatan kualitas bertenis” sambut Syahirul Alim, Hakim PA Dompu alumni hakim Nusa Tenggara Timur ini. (Hd).
________________Terimakasih____________
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.