SIPP PENGADILAN AGAMA DOMPU KELAS 1B
NAIK PROMOSI KATEGORI III
Dompu || Selasa, 10 September 2019|| Sebagaimana kita Maklumi bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Badan Beradilan di bawah Mahkamah Agung sudah diwajibkan sejak 3 tahun yang lalu, tak terkecuali di Dirjen Badan Peradilan Agama, yang mewajibkan semua pengadilan dibawahnya menggunakan aplikasi ini. Sistem ini mendukung masyarakat pencari keadilan langsung bisa menelusuri sendiri informasi seputar keperkaraan di Pengadilan dengan cepat dan tepat, baik jadwal persidangan, tahapan sidang, maupun informasi biaya perkara.
PA Dompu terus melakukan pembenahan-pembenahan secara maksimal, dan hasil dari kerja keras aparatur PA Dompu terkait implementasi SIPP ini dapat terlihat dari Raport SIPP terakhir per tanggal 6 September 2019, terlihat dari Raport SIPP tersebut, SIPP Pengadilan Agama Dompu yang dahulunya berada pada kategori IV kini naik promosi ke kategori 3, kategori 1000 – 2500 perkara, dengan nilai hijau terakhir 82,21 % diurutan ke 28, sedangkan upload putusan dari yang sebelumnya merah kini menjadi hijau dengan nilai Upload Putusan 83,44 %.
Menurut Huda Lukoni (Hakim Pengadilan Agama Dompu), yang juga sebagai salahsatu Ketua Majelis dan pemantau SIPP PA Dompu, prestasi ini merupakan kerja bersama semua elemen di PA Dompu, “kita bersyukur naik kategori III dan berada di 30 besar, Insya Allah kita optimis Nilai SIPP PA Dompu mendatang terus menerus naik, ujar Huda Hakim asal Jawa Timur ini, jika dilihat dari Pengadilan lain se PTA NTB prestasi Pengadilan Agama Dompu sangat membanggakan, apalagi PA Dompu adalah Pengadilan Kelas 1B yang tergolong masih baru.
Berikut Raport Terakhir SIPP PA-PA se PTA NTB Periode 6 September 2019 Kategori III perkara (1001– 2500):
- PA Giri Menang Kelas 2Poin 84,14 % HIJAU
- PA Praya Kelas 1 B Poin 82,95% HIJAU
- 3.PA Dompu Kelas 1 B Poin 82,21% HIJAU
- PA Bima Kelas 1 B Poin 81,67% HIJAU
- PA Sumbawa Besar Kelas 1 B Poin 80,08 %HIJAU
- PA Selong Kelas 1 B Poin 78,54 % HIJAU
Dari raport tersebut implementasi SIPP di Pengadilan Agama Dompu sudah sangat baik, nampaknya semua unsur selalu berpikir keras bagaimana nilai ini dipertahankan dan ditingkatkan hingga level terbaik.
Senada dengan itu unsur pimpinan memberikan apresiasi atas perkembangan nilai SIPP, dan secara khusus para pimpinan berpesan agar semua pihak dapat bekerja dengan baik baik, tidak mungkin dapat tampil secara update, apabila proses input data ke SIPP tidak rutin dilakukan, oleh karena itu pimpinan PA Dompu sangat mewanti-wanti para petugas dilapangan seperti Juru Sita, Panitera Pengganti, Hakim bahkan Pimpinan untuk menginput data se-real dan secepat mungkin.
------------------Terimakasih-------------------
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.